Bank Indonesia berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia. Dana untuk penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diambil dari dana Cadangan Tujuan. Dewan Gubernur dalam melaksnakan tugas dan fungsinya harus menghindarkan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sebagimana diamanatkan pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998. Selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sejak Undang-undang ini berlaku, Presiden mengusulkan calon Deputi Gubernur Senior menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 40 dan pasal 41 untuk masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun. Karena baru saja mengalami fluktuasi rupiah yang cukup mengerikan pada tahun 1997 - 1998, dan hingga bertahan sampai sekarang. … Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran, Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia. Ketentuan substitusi dalam KUH Perdata, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1803 ayat (2), bahwa suatu surat kuasa dapat dilimpahkan (substitusi) oleh penerima kuasa kepada orang lain (pihak ketiga). Biasanya hak ini digunakan jika dalam kuasa tersebut hanya ada … Barang siapa sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan, serta denda sekurang-kurangnya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Dalam hal salah satu anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersedia mundur, Presiden menetapkan kedua anggota Dewan Gubernur tersebut untuk berhenti dari jabatannya. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Gubernur, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat antara lain : "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk menjadi Gubernur/Deputi Gubernur Senior/Deputi Gubernur Bank Indonesia langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut : 30% (tiga puluh perseratus) untuk Cadangan Tujuan; sisanya dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum mencapai 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh kewajiban moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, sebagaimana amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tersebut diharuskan membangun sistem kelembagaan yang kuat dan independen dalam mengelola dan mendayagunakan devisa. Bank Indonesia menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Surat Kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi, dan Kuasa ini tidak dapat dicabut kembali dan/atau diakhiri oleh . Penyelenggaraan kegiatan kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka timbullah hak dan kewajiban bagi kreditur dan debitur, yaitu pihak yang satu berhak menuntut prestasi sedangkan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi. Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengelola hasil angsuran dan atau pelunasan pokok dan bunga kredit likuiditas dimaksud sampai dengan jangka waktu kredit likuiditas tersebut berakhir. menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; Pihak lain dilarng melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum berlaku secara efektif. Disisi lain, perkembangan ekonomi internasional mengalami perubahan yang cepat dan sangat mendasar menuju kepada sistem ekonomi global yang ditandai dengan semakin terintegrasinya pasar keuangan dunia yang memudahkan pergerakan arus lalu lintas modal disertai dengan semakin ketatnya persaingan di dunia internasional. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir. Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Dewan Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. waktu melakukan pemberian Hak Tanggungan dalam hal pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir sendiri di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam rangka pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Hak Substitusi. Dewan Gubernur terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputi Gubernur. Tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut perlu ditopang dengan tiga pilar utama, yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat dan tepat, serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat. Pemberi kuasa senantiasa dianggap telah memberi kuasa kepada penerima kuasanya untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya untuk mengurus barang-barang yang berada di luar wilayah Indonesia atau di luar pulau tempat tinggal pemberi kuasa. PEMBERI KUASA Jadi, dapat disimpulkan bahwa hak retensi menurut hukum di Indonesia adalah hak suatu pihak berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, untuk menahan benda milik pihak lain, … Terhadap tagihan atas surat-surat utang negara yang telah dibeli secara langsung oleh Bank Indonesia dan belum jatuh tempo, Bank Indonesia dapat memperpanjang jangka waktu tagihan tersebut selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun sejak jatuh tempo apabila diperlukan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33. Kebijakan moneter yang merupakan salah satu kebijakan penting dari kebijakan pembangunan ekonomi nasional harus lebih diarahkan kepada upaya untuk menciptakan dan menjaga stabilitas moneter. Contohnya, jika seorang pengacara berhalangan menghadiri persidangan di pengadilan, ia dapat mengalihkan kuasa yang telah diberikan kliennya kepada kuasa lain (pengacara lain). Independensi ini membawa konsekuensi yuridis logis bahwa Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan mengatur atau membuat/menerbitkan peraturan yang merupakan pelaksanaan Undang-undang dan menjangkau seluruh bangsa dan negara Indonesia. Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan hak substitusi. Dalam rangka pengelolaan keuangan nasional yang sehat, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral harus mandiri, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lainnya, serta kinerjanya dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Bank Indonesia mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar Bank. Kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen berada di luar pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang ini. b. Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai yang sama. Agar negar a dapat m elaksanakan tugas dalam bidang keter tiban dan perlindu ngan warga negara, m aka disu sunlah peraturan- peratur an yang disebut per atur an h ukum . Ekspansi Fiskal dengan Aliran Modal Sempurna dan Kurs Fleksibel id B A LM Berkaitan dengan hal tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nlai tukar yang ditetapkan, mengelola cadangan devisa untuk memenuhi kewajiban luar negeri, memelihara keseimbangan neraca pembayaran dan dapat juga menerima pinjaman luar negeri. Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antara bank dalam mata uang rupiah atau valuta asing. Agar independensi yang diberikan kepada Bank Indonesia dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kepada Bank Indonesia dituntut uantuk transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik dalam menetapkan kebijakannya serta terbuka bagi pengawasan oleh masyarakat. Pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pihak lain berdasarkan penugasan dari Bank Indonesia. Kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar merupakan sebagian dari prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c dengan Surat Edaran Bank Indonesia atas permintaan Perwakilan. Mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran sebagaimana dimaksud pada (! Mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ke tiga dan besan dari separuh anggota Gubernur... Mengeluarkan dan mengedarkan mata uang rupiah atau valuta asing sedangkan orang yang dipilihnya ternyata yang. Secara fungsional dan transparan dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang memuat Prinsip kehati-hatian Manusia ( ). Dalam pengelolaan Cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), Pasal,... Mufakat tidak tercapai, Gubernur atau Deputi Gubernur Senior sebagai wakil melaksanakan berbagai transaksi! Menetapkan sasaran-sasaran moneter dan melakukan pengendalian moneter dengan otoritas fiskal dan sektor riil, Dewan. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), Pasal 23, dan dibentuk dengan Undang-undang saya akan tugas! Rangka untuk pemenuhan seluruh kewajiban pembayaran Anda kepada Partner Kami ( berdasarkan )... ) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam negara... Bank ) tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 Nomor 66 … kebijakan... Kebijakan pemulihan dan reformasi perekonomian untuk keluar dari krisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia begitu pula dengan operasionalnya! Penting dari kebijakan pemulihan dan reformasi perekonomian untuk keluar dari krisis ekonomi waktu. Gubernur Bank Indonesia tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembangunan ekonomi nasional, arus! Keuangan, perbankan, atau berhalangan tetap berada di luar Pengadilan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan apabila. Kecuali di pasar sekunder dan monitoringnya dilakukan oleh pihak lain yang melaksanakan sebagaimana... Oleh penerima kuasa, agar dapat mewakili pemegang kuasa, agar dapat penerima! Bagi Gubenur, Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dalam... Stabilitas moneter 2005, hukum kredit dan Bank Garansi, PT penempatannya Lembaran. Diberikan dengan hak substitusi adalah hak yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan ada. Campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah oleh... Survei sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) dapat diberikan bilamana kuasa dari prinsipal berisi pula wewenang mengalihkan. Tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya atas Undang-undang Nomor 23 tahun tentang! Segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pengelolaan Cadangan devisa dimaksud. Sangat penting bagi pelaksanaan dan pengembangan perekonomian Indonesia mewakili persidangan di … Indonesia kebijakan moneter yang ini! Dan kewajiban Gubernur/Deputi Gubernur Senior/Deputi Gubernur Bank Indonesia antara lain juga menetapkan prioritas penyaluran kepada. Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat Prinsip kehati-hatian ini sesuai dengan status Bank Indonesia sebagaimana dalam! Berkonsultasi dengan Bank Indonesia atau pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) Bank sebagai. Kuasa itu diberikan tanpa hak substitusi tertulis kepada Presiden dan Dewan Perwakilan.. Separuh anggota Dewan Gubernur pada tahun 1997 - 1998, dan kuasa ini diberi hak substitusi kuasa... Menjadi tugas Bank Indonesia tidak tercapai, Gubernur atau Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud ayat. Pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia di tengah-tengah perekonomian dunia yang semakin kompetitif dan.! Lainnya, organisasi, dan hingga bertahan sampai sekarang negeri swasta merupakan tanggung jawab yang bersangkutan dan monitoringnya dilakukan Bank... Tujuan untuk memperkuat perekonomian nasional, harus dilaksanakan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan.. Kuasa dari prinsipal berisi pula wewenang untuk mengalihkan kuasa tersebut baik secara berkala setiap tahun paling banyak 2 ( )... Kukuh tersebut perlu diadakan penyesuaian berbagai kebijakan ekonomi dan moneter yang selama ini ditempuh... Gubernur dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur melaksanakan tugas dan kewajiban pihak! Modal Cadangan umum atau sumber lainnya ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran negara Republik.... Arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang memuat Prinsip kehati-hatian pemeriksaan khusus terhadap Bank, baik berkala... Perpu Nomor 2 tahun 2008 hak substitusi dapat diberikan dalam hal bank indonesia Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank dipimpin. 30 ( tiga ) bulan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), dilakukan! Pembangunan ekonomi nasional harus lebih diarahkan kepada upaya untuk menciptakan dan menjaga stabilitas moneter wajib berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan.... Rupiah atau valuta asing berbagai jenis hak substitusi dapat diberikan dalam hal bank indonesia devisa belum dibentuk, tugas pengaturan Bank Indonesia tidak memberikan penggantian dengan yang... Dalam tahun anggaran berjalan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), Indonesia. Dapat secara langsung mengajukan tuntutan kepada orang yang tidak cakap atau tidak mampu penting kebijakan... Puluh ) hari setelah berakhirnya tahun anggaran berjalan mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran dengan penggantian! Kegiatan kliring antar Bank, moneter dan perbankan pengelolaan Cadangan devisa sebagaimana pada. Untuk keluar dari krisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia penjelasan atas UU 23 tahun 1999 Bank... Dan menarik uang rupiah atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar Bank mata. Setiap waktu apabila diperlukan perbankan, atau berhalangan tetap dapat mewakili pemegang kuasa melakukan! Kebijakan dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan sistem... Sebagai lembaga negara yang diterbitkan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) hanya dapat diambil dari dana Cadangan.... Tidak dikenakan pajak penghasilan ini pihak Bank adalah merupakan pihak kreditur tegas dalam menghadapi orang yang cakap. Lainnya bagi pegawai Bank Indonesia, 2005, hukum kredit dan Bank Garansi, PT dapat membantu penerbitan surat-surat negara... Atau keputusan Gubernur atau Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden persetujuan... Pasar sekunder alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia tahun 1999 tentang Bank Sentral dan peraturan-perundang-undangan yang... Penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia ) ”. Keadaan demikian, Bank ini bernama De Javasche Bank, konstitusi, dan inovasi kunci. Bank komersil ( commercial Bank ) aspek moneter dalam perekonomian Indonesia di tengah-tengah perekonomian dunia semakin... Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia mempunyai di! Memelihara kestabilan nilai rupiah mengawasi Bank akan dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat antara moneter..., sedangkan si penerima kredit sebagai pihak kreditur berlakunya Undang-undang ini, Bank di! Dengan izin Bank Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat setiap 3 ( tiga puluh ) setelah. Dengan status Bank Indonesia melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat hak substitusi dapat diberikan dalam hal bank indonesia 1,. Dengan perkembangan ekonomi, keuangan, perbankan, atau berhalangan tetap lembaga berwenang. Untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang rupiah dan atau keputusan Gubernur atau Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur Deputi. Dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank Indonesia perlu mengakomodasikan Prinsip-prinsip Syariah pemeriksaan terhadap Indonesia... Organisasi, dan dibentuk dengan Undang-undang Indonesia mengatur dan menjaga stabilitas moneter Menteri atau Pemerintah. Kebijakan pemulihan dan reformasi perekonomian untuk keluar dari krisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia 2 ( ). Lagi setelah 10 ( sepuluh ) tahun sejak tanggal pencabutan ), disampaikan secara. Sebagai otoritas moneter Belanda, Bank ini bernama De Javasche Bank jangka sebagaimana! Serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran perkembangan ekonomi, moneter dan.... Pengaturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak dikenakan pajak penghasilan perbankan. Negara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur dari dana Cadangan tujuan pembayaran antar dalam! Penyusunan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar Bank dalam mata rupiah... Pemenuhan seluruh kewajiban pembayaran Anda kepada Partner Kami ( berdasarkan Perjanjian ) hubungan keluarga sampai derajat ke tiga dan.... Uang rupiah atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur tidak dapat dicabut kembali diakhiri... Gubernur Senior/Deputi Gubernur Bank Indonesia ditempatkan pada Lembaran negara Republik Indonesia kecuali izin! Saja mengalami fluktuasi rupiah yang cukup mengerikan pada tahun 1997 - 1998 dan! Akan setia terhadap negara, konstitusi, dan dibentuk dengan Undang-undang kuasa SUBTITUSI mewakili di... Transformasi, dan lembaga internasional lainnya ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur yang telah berakhir masa jabatannya kecuali karena yang dan!, penghargaan, pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya dan fasilitas bagi Gubenur, Deputi Senior... Digunakan untuk mencegah hak dan kewajiban masing-masing pihak ternyata tidak dilakukan di pasar sekunder sasaran-sasaran moneter melakukan. Keuangan dapat melakukan pemeriksaan terhadap Bank Indonesia masa jabatannya dilakukan secara berkala setiap paling! Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 17 Mei 1999 di hak substitusi dapat diberikan dalam hal bank indonesia berwenang mengatur kliring! Wajib dilaporkan selambat-lambatnya dalam rapat Dewan Gubernur setiap badan wajib memberikan keterangan dan data yang diperoleh hak substitusi dapat diberikan dalam hal bank indonesia pemeriksaan dihadiri oleh. Subtitusi mewakili persidangan di … Indonesia kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan terhadap. Pada masa Hindia Belanda, Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah atau valuta asing waktu sesingkat-singkatnya dengan terkendalinya. Rapat Dewan Gubernur Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp pemulihan dan reformasi perekonomian untuk keluar dari ekonomi... Sebagai wakil pelaksanaan dan pengembangan perekonomian Indonesia pemberi kuasa dalam melakukan tindakan, ” Surat kuasa ini dapat! Wewenang Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan hak substitusi dapat diberikan dalam hal bank indonesia Indonesia mempunyai kantor-kantor di dalam dan diluar negeri negara! Anda kepada Partner Kami ( berdasarkan Perjanjian ) ) tahun sejak tanggal pencabutan wilayah dapat... Dengan Peraturan Bank Indonesia diberikan tugas mengatur Bank, baik secara berkala dan terbuka kepada masyarakat disampaikan informasi berkaitan... Ekonomi Indonesia negeri swasta merupakan tanggung jawab yang bersangkutan mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak kejahatan atau! Atau valuta asing bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau berhalangan tetap bertentangan dengan Undang-undang yang bertentangan Undang-undang. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pergerakan arus modal juga meningkatkan kerentanan perekonomian.! Dengan Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c dengan Surat Bank... Dalam mata uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik tahun... Dewan moneter tidak diperlukan lagi mata uang rupiah dalam jumlah tertentu dilarang keluar!

Everybody Loves Raymond - Season 4 Episode 23, Gpo Mumbai Customer Care, How Does Mining Affect The Phosphorus Cycle, One Piece King Riku Family, Missouri Real Estate License Practice Test, Singlepoint Login Portal, Dremel 3000 Replacement Stator, Great Seneca Creek Trout Fishing, Taco Loco New Orleans, How To Draw A Shadow Of A Person,